Dari Hindia-Timur ke Hindia-Belanda

Wilayah Hindia-Timur digunakan untuk menyebut wilayah koloni Belanda yang terletak belahan Asia. Istilah ini digunakan oleh orang Eropa, baik Belanda (Oost Indies), Inggris (East Indies) atau Perancis (Inde Orientale). Berdasarkan laporan yang dibuat oleh Daendels sebelum kedatangannya ke Jawa, wilayah Hindia-Timur meliputi:

• Pulau Jawa

• Kepulauan Maluku

• Makassar

• Palembang

• Banjarmasin

• Sumbawa

• Bangka & Belitung

• Timor

• Seram

Semua wilayah koloni di atas berada di bawah kekuasaan Raad van Indie atau Pemerintahan Agung ( =Gubernur Jenderal + Dewan Hindia) yang berkedudukan di Batavia. Konsep negara Hindia-Timur ini sudah pernah diajukan proposalnya oleh Jan Pieterszoon Coen, kepada para Direktur VOC dengan judul “Diskursus Mengenai Negara Hindia”. Sebelum ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal, Coen sudah dipercaya oleh Direktur VOC untuk memegang komand atas dua kapal dan memberinya gelar Pedagang Kepala atau Pedagang Utama (Eerste Koopman). Menurut catatan, umumnya jabatan Gubernur Jenderal VOC diberikan kepada pegawai yang sudah mencapai tingkatan sebagai Pedagang Kepala.

VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 berdasarkan oktroi yang dikeluarkan oleh Staten-Generaal dengan salah satu klausulnya adalah tidak satu pihak pun selain VOC diperbolehkan mengirimkan kapal-kapal dari negeri belanda ke daerah di sebelah timur Tanjung Harapan dan di sebelah barat Selat Magalan atau menyelenggarakan kegiatan perdagangan di wilayah tersebut. Dengan oktroi tersebut, dapat dikatakan bahwa VOC tidak hanya diberikan hak monopoli tapi juga mendapat wewenang politik yang berfungsi juga sebagai pemerintah dan mendapat kekuasaan penuh untuk menjadi wakil dari pemerintah Belanda terutama apabila berhadapan dengan raja-raja dan penguasa-penguasa di Timur. Oleh karenanya, sebagai organisasi yang mendapat hak oktrooi dengan kekuasaan yang begitu besar harus melapor secara berkala segala tindakannya di Staten General Belanda.

Pada tanggal 27 Nopember 1609 ditetapkan bahwa penguasa tertinggi di Indonesia adalah Gubernur Jenderal dan Raad van Indie. Pada masa VOC kekuasaan Raad van Indie lebih besar dari Gubernur Jenderal sehingga segala aktivitas dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi harus diresolusikan atau dimusyawarahkan.

Pada 1641 Malaka jatuh ke tangan VOC dari tangan Portugis. Pada 1645 Maluku terbebas dari gangguan, sedangkan jatuhnya Banten dan setelah Sultan Agung wafat pada bulan Pebruari 1646 Mataram ingin berdamai dengan VOC. Sejak saat itu praktis dimulailah masa keemasan VOC di Nusantara. Selama abad ke-17 berkembang bentuk pemerintahan yang juga terdapat dalam pemerintah Republik Belanda.

Perkembangan ini tidak mengherankan, karena sebagian besar para direktur VOC termasuk elite politik dan mengenal baik seluk-beluk pemerintahan Republik Belanda.

Sejak tahun 1760-an masa kejayaan VOC mulai meredup karena beberapa hal, antara lain keterlibatannya dalam berbagai konflik dengan penguasa2 lokal. Hal ini diperparah dengan korupsi di tubuh VOC yang membuat keuntungan dagangnya terkuras, sehingga sejak pertengahan abad ke-18 VOC tidak lagi memberikan deviden ke pemegang saham, bahkan sebaliknya berhutang. Akhirnya pemerintah Belanda mengambil alih semua utang-piutang VOC. Namun sebelum raja Belanda bertindak, pada awal bulan Desember 1794 atau akhir bulan Januari 1795 Perancis menyerbu Belanda dan memaksa Raja Willem van Oranje melarikan diri ke Inggris. Sejak tahun 1796 nama VOC sudah tidak ada lagi di Eropa, namun di Hindia-Timur tetap dipakai oleh penguasa baru Belanda sampai berakhirnya oktroi VOC pada bulan Desember 1799. Untuk mengawasi kegiatan di Hindia Timur, kemudian dibentuk Kementrian Perdagangan Jajahan yang kemudian berubah menjadi Kementrian Urusan Jajahan (Ministerie van Koloniën).

Pada tahun 1808 Louis Napoleon mengirimkan Herman Willem Daendels ke Batavia untuk menempati posnya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Timur. Daendels dapat disebut sebagai Gubernur Jenderal pertama yang mewakili Raja Belanda & sekaligus pula sebagai pemimpin pemerintahan kolonial pertama di Hindia

(catatan: VOC merupakan kongsi dagang yang berada di bawah Heeren XVII).

Namun demikian, secara keseluruhan, masa pemerintahan Raja Louis Napoleon di Hindia-Timur relatif singkat, karena pengganti Daendels (1808-1811) yang dipanggil pulang ke Eropa, Jan Willem Janssens hanya memerintah beberapa bulan saja. Pada Agustus 1811, armada Inggris mendaratkan pasukan di Batavia. Janssens mundur ke Semarang dan bergabung dengan Legiun Mangkunegara, prajurit2 Yogyakarta & Surakarta. Pada tanggal 18 September 1811, Janssens menyerah kepada pihak Inggris di Kalituntang, Salatiga. Gubernur Jenderal Inggris di India, Lord Minto, menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal di Jawa (1811-1816). Masa pemerintahan Inggris di Hindia Timur tidak berlangsung lama. Sesuai dengan Traktat London 1814 antara Inggris dengan Belanda, pada tahun 1816 wilayah Hindia Timur harus dikembalikan kepada Belanda.

Sementara di Eropa, pasca kekalahan Napoleon oleh pasukan koalisi, Willem van Oranje kembali menjadi raja di negerinya dan naik tahta sebagai Souverein vorst (1814) kemudian sebagai raja (1815). Dengan kekuasaannya itu Raja menunjuk tiga orang Commissaris Generaal, yaitu C.Th. Elout, G.A.G. Ph. Baron van der Capellen, dan A.A. Buyskes, untuk mengambil alih jajahan Belanda di Asia dari tangan Inggris. Mereka diberikan kekuasaan besar mewakili Pemerintahan Agung (Raja).

Sejak masa Commissaris Generaal inilah, sebutan Oost Indië atau Hindia Timur, berganti menjadi Nederlandsch Oost Indië (Hindia Belanda Timur). Tidak lama kemudian nama Hindia-Belanda Timur berubah menjadi Nederlandsch Indië (Hindia Belanda), sesuai Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1816. Wilayah yang tercakup dalam negara kolonial Hindia-Belanda pada awalnya hanya mencakup wilayah-wilayah taklukkan VOC atau yang diklaim sebagai taklukkan VOC, tidak termasuk Kerajaan Aceh, Bangka dan Belitung. Pada awalnya Singapura dan Malaka termasuk dalam wilayah Hindia-Belanda karena bekas taklukan VOC namun pada perkembangannya harus diserahkan kepada Inggris sesuai dengan Traktat London 1814.

Setidaknya sejak tahun 1816 inilah dimulai masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda.

Sumber:

1. “Nusantara Sejarah Indonesia”, Bernard H.M. Vlekke

2. “Upaya Pemberantasan Korupsi di Hindia-Timur”, Djoko Marihandono, diakses dari http://staff.ui.ac.id/…/upayapemberantasankorupsidihindiati… pada tanggal 5 Pebruari 2015, jam 17.30

3. “Sejarah Tata Kearsipan di Indonesia”, Yulianti L. Parani, diakses dari http://anri.go.id/…/Artikel_Online_Sejarah_Tata_Kearsipan_d… pada tanggal 5 Pebruari 2015, jam 17.30

4. Lambang VOC pinjam dari http://www.geheugenvannederland.nl/

5. Gambar peta wilayah Hindia-Timur yang cocok dengan laporan Daendels pinjam dari sini http://www.zum.de/whkmla/histatlas/seasia/haxindonesia.html

Seputar Supersemar: "...Revolusi Tidak Usah Njlimet!"

Tanggal 11 Maret 2015 besok, atau 49 tahun yang lalu, lahir suatu dokumen yang menjadi tonggak sejarah penting berakhirnya rezim orde lama dan dimulainya rezim orde baru. Namun sayang, generasi muda sekarang ini sepertinya tidak mengetahui dengan baik apa dokumen tersebut, bahkan meski misterinya keberadaannya masih terus berlanjut hingga kini.

Untuk itu, tidak ada salahnya kita membaca & mengingat2 kembali apa yang terjadi pada tanggal 11 Maret 1966.

Latar Belakang

Pasca peristiwa memilukan G30S (versi pemerintah G30S/PKI) dimana Letnan Jenderal Ahmad Yani menjadi salah satu korban yang diculik dan gugur, TNI AD sempat mengalami vakum kepemimpinan. Meski Presiden Soekarno sempat menunjuk Mayor Jenderal Pranoto sebagai Caretaker Menpangad tapi setelah melalui proses kejadian yang berliku2, akhirnya Mayor Jenderal Soehartolah yang secara resmi diangkat sebagai Menpangad padatanggal 14 Oktober 1965.

Sikon di Jakarta khususnya pasca peristiwa G30S digambarkan tidak kondusif, hampir setiap hari ada demo2 dari berbagai elemen masyarakat yang meminta dibubarkannya PKI, termasuk juga demo2 mahasiswa yang dimotori oleh KAMI dan KAPPI dengan menyuarakan tuntutannya yang dirumuskan oleh Kolonel (Inf) A.J. Witono dengan nama “Tritura” (Tri Tuntutan Rakyat).

Di posisi yang berlawanan, Barisan Soekarno yang gagasan pembentukannya oleh Soebandrio untuk menyatukan loyalis Bung Karno dalam sebuah front bersama muncul menjadi kekuatan baru di awal 1966. Sikon ini menyebabkan Presiden Soekarno me-reshuffle kabinetnya dengan tetap mempertahankan Soebandrio, yang dianggap oleh publik terlibat G30S, sebagai Menlu. Hal yang kontras dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan “menendang” Jenderal Nasution dari Kabinet padahal beliau sebagai satu2nya sasaran aksi penculikan yang lolos sudah menjadi simbol perlawanan terhadap PKI.

Tanggal 11 Maret 1966, di Istana Merdeka berlangsung sidang kabinet yang dihadiri oleh 101 Menteri, kecuali Men/Pangad Letjen Soeharto dan Menteri Perkebunan, Frans Seda. Menpangad Soeharto mengaku sedang sakit dan tinggal di rumahnya di Jalan Agus Salim, sedangkan Frans Seda meski sudah dijemput helikopter tapi tidak bersedia datang. Menurut catatan, Frans Seda sudah mengetahui bahwa sidang Kabinet bakal kacau. Ternyata, Bung Karno juga turut mengundang satu2nya pejabat yang bukan anggota Kabinet, yaitu Panglima Kodam V Jakarta Raya, Brigadir Jenderal Amirmachmud. Mungkin Bung Karno akan merasa nyaman jika ada penanggung jawab keamanan Ibukota di dekatnya.

Oleh Mayor Jenderal (Tituler) A.M. Hanafi, Dubes RI untuk Kuba, digambarkan bahwa pagi hari tanggal 11 Maret 1966, ia bersama Waperdam III Chaerul Saleh menggunakan jip keluar rumahnya dengan cepat agar tidak bertemu massa mahasiswa yang berdemonstrasi. Chaerul Saleh mengatakan bahwa banyak menteri2 yang sudah diangkut ke Istana oleh pasukan Tjakrabirawa sejak kemarin sore.

Presiden Meninggalkan Istana

Dengan mata masih menahan kantuk, Presiden Soekarno membuk sidang pertama “Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan” karena malamnya Presden secara tergesa-gesa mengamankan diri ke Bogor setelah menerima surat dari Jenderal Suadi yang menginformasikan bahwa RPKAD akan menyerbu Istana untuk menangkapi menteri2 anggota Kabinet. Presiden langsung menggebrak meja & mengawali sidang dengan menuntut kesetiaan dari pembantu2nya.

Tiba2 Ajudan Presiden, Soemirat, mendekat sambil menyerahkan nota yang isinya:

“Bapak, ada unidentified force dari Glodok sedang menuju ke arah Istana. Demi keamanan, Bapak kami mohon segera meninggalkan ruangan...”

Versi lain yang menyebutkan, tiba2 Brigjen Saboer, Komandan Tjakrabirawa, mendekati Presiden sambil membisikkan sesuatu yang terdengar oleh ketiga Waperdam yang duduk di sampingnya. Presiden lalu berdiri dan bergegas meninggalkan sidang yang diikuti oleh Waperdam I Soebandrio dan Waperdam III Chaerul Saleh, sementara Waperdam II Leimena yang mengambil alih pimpinan sidang segera menutup sidang.

Komandan Detasemen Kawal Pribadi (DKP) Resimen Tjakrabirawa, AKBP Mangil Martowidjojo, berhasil mengidentifikasi pasukan tanpa identitas tapi bersenjata lengkap itu adalah 3 kompi RPKAD berdasarkan laporan dari Asisten Operasi Resimen Tjakrabirawa, Mayor (Inf) M.I. Soetardjo, yang berasal dari kesatuan RPKAD. Mayor Soetardjo juga sempat melihat bekas anak buahnya di RPKAD yang bergerak menerobos Istana lewat pintu belakang.

Mengetahui bahwa pasukan RPKAD sudah berada di istana, Brigjen Saboer secepatnya mengamankan Presiden menuju helikopter yang sudah disiapkan di halaman belakang Istana. Untuk menghindari bentrok antara pasukan Tjakrabirawa yang sudah didukung panser dengan pasukan RPKAD tak beridentitas, AKBP Mangil memerintahkan helikopter untuk terbang menjauh dari Istana. Sesudah helikopter pertama berhasil terbang ke Istana Bogor, helikopter kedua yang mengangkut Waperdam I dan III menyusul, sementara Waperdam II yang terlambat karena harus menutup sidang menyusul ke Bogor dengan mobil.

Tiga Jenderal AD Menghadap Presiden

Selesai sidang Kabinet, ada 4 jenderal anggota Kabinet bertemu di dekat tangga barat Istana & bahas sikon terkini:

1. Menteri Urusan Veteran, Mayjen Basuki Rachmat

2. Wamenhankam, Mayjen Moersjid

3. Menteri Perindustrian Ringan, Mayjen Jusuf

4. Pangdam V Djaja, Brigjen Amirmachmud

Kecuali Moersjid, 2 jenderal lain setuju ajakan Jusuf untuk menyusul BK ke Bogor, dengan maksud menjelaskan bahwa AD tidak ada niat "meninggalkan" BK. Namun sebelum berangkat ke Bogor, 3 jenderal itu lebih dahulu melapor ke Brigjen Alamsyah Ratu Prawiranegara yang menjabat sebagai Asisten VII/Pangad, namun direkomendasikan oleh Alamsyah untuk bertemu langsung Soeharto.

Di kediaman Soeharto, 3 orang jenderal itu bertemu Soeharto yang sedang beristirahat di rumahnya, Jalan Agus Salim, lalu Basuki Racmat memberikan penjelasan sikon terkini.

Alamsyah menjelaskan, semula hanya Basuki Rachmat yang ditunjuk Soeharto untuk menghadap BK di Bogor. Tapi karena kebetulan Kolonel CPM Maulwi Saelan adalah iparnya Jusuf, maka Jusuf sengaja diikutertakan. Selain itu, untuk menunjukkan utusan yang datang adalah perwakilan AD, pimpinan teritorial Pangdam Djaja, juga diikutkan.

Menurut Amirmachmud, setelah penjelasan Basuki Rachmat, Soeharto bilang...

"Pertama, sampaikan salam saya kepada BK. Kedua, BK tidak usah khawatir, AD tetap mempertahankan Pancasila, mengamalkan UUD 1945, mengamankan Revolusi Indonesia & bakal memelihara keamanan, asal...saya dberi kepercayaan"

Jusuf menjelaskan apa yang ia ingat bahwa Soeharto bilang...

"...bersedia memikul tanggung jawab, apabila kewenangan untuk hal itu diberikan kepada dirinya, agar semakin mantap untuk melaksanakan stabilitas keamanan dan politik, berdasar Tritura"

Sebelum berangkat ke Bogor melalui jalan darat, Jusuf sempat menyarankan mereka ber 3 membawa sten gun untuk jaga2, tapi ditolak oleh Amirmachmud dengan alasan bisa2 dihabisi Tjakrabirawa karena pengamanan ekstra ketat.

Ketiga jenderal itu tiba di Istana Bogor jam 13.00 tapi baru diterima BK jam 16.00 dengan raut muka masam & bilang...

"Apa saja kerja kalian? Katanya mendukung saya, mengamalkan ajaran2 saya...mana buktinya?"

Mangil menggambarkan pertemuan itu awalnya sempat tegang namun jadi cair setelah Jusuf memberikan penjelaskan...

"Tidak pernah ada niat AD meninggalkan Bapak, jika AD meninggalkan Bapak, tentu kami bertiga tidak akan datang ke sini. Pangliman AD berjanji, sanggup mengatasi keadaan, asal diberi penugasan berikut dukungan kepercayaan"

BK langsung menghardik..."Kepercayaan? Kepercayaan apalagi yang harus kuberikan kepadanya? Soeharto sudah aku angkat sebagai Panglima Pemulihan Keamanan & Ketertiban. Tapi coba, sampai sekarang malah tidak aman & tidak pernah tertib..."

Amirmachmud menjawab..."Mungkin perlu tambahan kepercayan...semacam surat perintah, misalnya..."

Lahirnya Supersemar

Setelah itu BK melunak lalu segera membentuk tim untuk menyusun konsep surat perintah yang terdiri dari:

- Basuki Rachmat sebagai ketua

- Jusuf sebagai anggota

- Saboer sebagai sekretaris

Draft tulisan tangan yang dibuat tim lalu diserahkan kepada BK. Setelah dibaca BK memanggil Soebandrio, Leimena & Chaerul Saleh untuk dimintai komentarnya. Oleh Soebandrio dan Chaerul Saleh, diadakan beberapa revisi yang dikhawatirkan oleh Jusuf akan mengurangi ruh (semangat) surat perintahnya. Menurut Hartini yang mengetahui peristiwa itu menggambarkan suasananya mencekam & tegang, BK bermuka suram & bolak2 membaca rancangan surat itu dengan tangan gemetar.

Chaerul Saleh sempat bilang..."Het is beter, dat U tot God gaat bidden en vrugt zijn antwoord" ("berdoalah dulu...mohon petunjuk Tuhan").

Leimena lebih lugas..."No comment. Ik laat het helemaal aan U over" ("Tidak ada komentar. Semuanya terserah kepada pertimbanganmu").

Sementara Soebandrio mengingatkan BK..."Als u deze brief tekent dan valt U in the trap" ("Jika surat itu sudah ditandatangani, sama saja artinya kau masuk perangkat").

Meski berkali2 dibuat perubahan, BK tidak menemukan langkah lain kecuali menyetujuinya. Naskah surat itu kemudian dibawa Ajudan Presiden, Kolonel (Udara) Kardjono, lalu diserahkan kepada Mayor (Inf) Ali Ebram, Perwira Seksi 1 Tjakrabirawa untuk diketik.

Menurut Ali Ebram..."...saya sendiri mengetiknya agak lama, karena saya tidak biasa ngetik, dan ketika sudah mulai baca isinya, kok sangat serem..."

Setelah selesai, diserahkan kembali kepada BK namun Saboer sempat berkomentar..."...secara administratif, surat ini memang masih punya kekeliruan, Kata pertama pada lembar kedua, tidak tercantum pada baris terakhir halaman pertama, sebagaimana kebiasaan surat resmi..."

Amirmachmud segera menukas..."...sudahlah, dalam revolusi kita tidak usah njlimet..."

BK tanya ke Soebandrio..."Bagaiamana Bandrio, kamu setuju?"

Menurut Soebandrio..."...bagaimana lagi, masih bisa berbuat apa saya? Bapak telah berunding tanpa kami diikutkan...kalo bisa sebenarnya lebih baik perintah lisan saja..."

Amirmachmud sedikit menekan..."Bapak Presiden, tanda tangani saja. Bismillah saja Pak!"

Akhirnya Surat Perintah itu ditandatangani oleh BK & mungkin tanpa disadari di bawahnya tertulis "Djakarta, 11 Maret 1966" padahal Surat itu dibuat & ditandatangani di Istana Bogor.

Perjalanan Supersemar

Pertemuan di Istana Bogor berakhir pukul 20.55 dan setelah itu Presiden mengajak ketiga Jenderal untuk makan malam namun ditolak degan halus karena sudah malam.

Menurut Hartini, isteri Presiden yang berdiam di Istana Bogor, selesai membubuhkan tanda tangan, Bapak masuk ke kamar tidur jam 23.00. Dengan muka gelisah Bapak belum bisa tidur sampai jam 1.00 karena selalu bolak balik posisi tidur. Bapak baru dapat terlelap setelah minum obat tidur.

Dalam memoarnya, M. Jusuf menyadari bahwa apa diperbincangkan adalah masalah yang akan menentukan bagi peralihan dari satu masa ke masa baru dan materi persoalan yang ada merupakan tonggak sejarah bagi dasar2 tindakan selanjutnya.

Menjelang tengah malam, ketiga Jenderal tersebut tiba di Jakarta dan langsung menuju ke kediaman Soeharto yang digambarkan belum tidur. Setelah bertemau, Supersemar diserahkan kepada Soeharto yang seketika itu juga mengambil keputusan untuk membubarkan PKI. Jam 4.00 pagi hari tanggal 12 Maret 1966, Soeharto membubuhkan ttd atas nama Presiden/Pangti ABRI/ Pemimpin Besar Revolusi dalam Surat Keputusan N0 1/3/1966 tentang pembubaran PKI, selain itu PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia.

Menurut Soebadio Sastrosatomo, tokoh PSI yang ditahan rezim orba karena dituduh terlibat Peristiwa Malari 1974, “...ternyata, Soeharto selama ini telah mengemudikan sebuah mobil tanpa memiliki STNK, lha mana sekarang Supersemarnya?”

Letjen (Purn) Moerdiono yang pada saat lahirnya Supersemar berpangkat Letnan, dalam kesempatan seminar mengenai “Duduk Perkara Supersemar” pada tanggal 8 Maret 2007 menjelaskan bahwa ia ditugaskan oleh atasannya Letkol Soedharmono membuat konsep pembubaran PKI. Ketika sibuk mencari bahan2 materinya, datang seorang perwira Kostrad yang menggandakan Supersemar di kantornya. Pada saat itulah Moerdiono melihat dan membaca langsung Supersemar.

Menurut penuturan salah satu orang kepercayaan Soeharto di era awal orba, Ali Moertopo, dijelaskan sebagai berikut...

Mayor Aloysius Sugiyanto yang mendapat perintah untuk menggandakan Supersemar dari atasannya, Ali Moertopo, segera berkeliling Jakarta mencari foto studio yang masih buka untuk menggandakan surat yang dikenal sebagai Supersemar. Surat ini kemudian melegenda karena kontennya dan keberadaannya yang masih misteri. Tugas perwira intelijen Kostrad itu tergolong sulit karena saat itu belum ada mesin foto copy & toko2 banyak yang sudah tutup karena jam malam. Beruntung, ia mendatangi Jerry Sumendap, pengusaha asal Manado, pendiri maskapai Bouraq & mantan aktivis Permesta yang sering bolak balik ke luar negeri, punya kamera polaroid kecil. Saat itu juga Supersemar digandakan dengan 5 potretan namun hanya 3 di antaranya berhasil bagus.

Sekembalinya ke markas Kostrad, Sugiyanto melapor ke Ali Moertopo & menyerahkan map berisi Supersemar berikut salinannya kepada Brigadir Jenderal Soetjipto, Ketua G-V Koti di ruang rapat dimana Soeharto ada di dalamnya. Diketahui kemudian bahwa Brigjen Soetjipto menghubungi Letnan Kolonel Sudharmono untuk menyiapkan surat keputusan pembubaran PKI. Letkol Sudharmono kemudian memerintahkan Letnan Satu Moerdiono membuat konsep suratnya.

"Setelah itu, surat aslinya dibawa ke Kostrad" demikian Moerdiono, sambil memastikan bahwa Supersemar asli terdiri atas dua lembar.

Beberapa Versi Supersemar

Dalam konsep kearsipan, Supersemar merupakan salah satu jenis arsip kepresidenan berupa “Surat Perintah” yang bernilai sejarah sangat tinggi. Namun demikian, meski sudah berusia 1/2 abad, naskah asli Supersemar belum juga ditemukan. Sampai saat ini, ada setidaknya 3 versi Supersemar yang beredar di masyarakat. Pertanyaan muncul kemudian, apakah ada sesuatu yang sangat rahasia atau ada bagian2 tertentu yang sengaja ditutupi sehingga naskah asli Supersemar harus disembunyikan?

Saat ini Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyimpan 3 naskah Supersemar dengan cirinya masing2:

1. Supersemar yang diterima dari Sekretariat Negara, dengan ciri: jumlah halaman 2 lembar, berkop Burung Garuda, diketik rapih dan di bawahnya tertera ttd serta nama Sukarno

2. Supersemar yang kedua diterima dari Pusat Penerangan TNI AD, dengan ciri: jumlah halaman 1 lembar, berkop Burung Garuda, ketikak tidak serapih versi pertama, di bawahnya tertera ttd & nama Soekarno

3. Supersemar yang ketiga diterima dari Yayasan Akademi Kebangsaan, dengan ciri: jumlah halaman 1 lembar, sebagian surat sobek, kop surat tidak jelas, hanya berupa salinan, ttd Soekarno berbeda dengan versi pertama dan kedua.

Untuk memastikan otentisitas ketiga naskah Supersemar tersebut, ANRI berkerja sama dengan Labfor Bareskrim Polri untuk melakukan pengujian dan hasilnya ketiga naskah Supersemar tidak otentik. Namun demikian ANRI belum secara resmi menyatakan ketiga naskah Supersemar palsu sebelum naskah aslinya ditemukan.

(Catatan: Gambar naskah Supersemar hanya ilustrasi & belum tentu terkait dengan naskah yang dimaksud di atas) 

Sumber:

1. “G30S Fakta atau Rekayasa”, Julius Pour

2. "Rahasia-Rahasia Ali Moertopo", Seri Buku Tempo

3. "Jenderal M. Jusuf Panglima Para Prajurit", Atmadji Sumarkidjo

4. Tulisan Azmi, dimuat di kolom Opini harian Kompas, 10 Maret 2015 dengan judul “Arsip Supersemar 1966”

5. Gambar Supersemar pinjam dari http://unrevealed-history.blogspot.com/…/misteri-seputar-op…

6. Gambar Supersemar pinjam dari http://www.infonews.web.id/…/sejarah-surat-perintah-sebelas…

Di Balik Kisah Pertikaian Inggris & Belanda di Nusantara

Pasti banyak yang tidak mengenal nama pulau kecil ini & bahkan terdengar asing jika dibandingkan dengan pulau2 besar lainnya Banda Naira. Namanya Pulau Run yang merupakan pulau kecil di antara gugusan kepulauan Banda, ternyata sudah menjadi rebutan ekspedisi bangsa asing, yaitu Belanda, Inggris dan Portugis sejak lama. Hal ini lantaran Pulau Run saat itu sebagai satu-satunya pulau yang ditumbuhi pohon pala.

Pada tanggal 31 Desember 1601, Ratu Elizabeth merestui pembentukan Honourable East India Company (Gentlemen Adventurers Company Limited) untuk melakukan pelayaran pertama ke Kepulauan Maluku. Pembentukan “Gentlemen Adventurers” di London ini, sebagai tantangan bagi “Seventeen Gentlemen” (Heeren Zeventien), yaitu para direktur VOC di Amsterdam.

Meskipun sebenarnya secara finansial “Gentelmen Adventurers” tidak sekuat Heeren XVII, tapi para direktur VOC merasa terpukul dengan keberhasilan Inggris menguntit mereka, sehingga muncul sindiran kepada pedagang2 Belanda yang terkenal saat itu, yaitu:

“Dalam berdagang, kesalahan Belanda adalah memberikan terlalu sedikit dan meminta terlalu banyak”

Ekspedisi Inggris yang pertama kali dipimpin oleh Kapten James Lancaster dan tiba di Kepulauan Banda Naira pada tahun 1602 lalu membuat pangkalan di sebelah barat Pulau Naira, yaitu di Pulau Run. Sedemikian pentingnya Pulau Run bagi Inggris, sehingga dalam pernyataannya, Ratu Elizabeth menyebut bahwa United Kingdom terdiri dari England, Wales, Skotlandia, Irlandia dan Pulau Run.

Di kemudian hari, Inggris pun membawa bibit pala ke beberapa daerah jajahannya seperti Grenada, Malaysia, Sri Lanka, dan Singapura.

Persaingan antara Inggris dan Belanda di Kepulauan Banda berlangsung cukup lama dan sengit yang bermuara pada dibuatnya Perjanjian Breda (Treaty of Breda) pada tahun 1667 yang intinya Belanda akan memberikan New Amsterdam kepada Inggris, namun ditukar dengan Pulau Run di Kepulauan Banda. Sesudah pertukaran wilayah koloni itu, Inggris mengganti nama New Amsterdam menjadi New York sedangkan Belanda memulai monopoli perdagangannya di Nusantara.

Banyak yang menilai bahwa bekas wilayah koloni Inggris lebih maju dibandingkan dengan bekas koloni Belanda. Contoh yang sering diajukan biasanya adalah Singapura. Kisah pertukaran Pulau Run dengan New Amsterdam ini mungkin bisa memperkuat pendapat tersebut. Benarkah? Yang pasti penjajahan oleh siapa pun tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, karena pihak penjajah mengeksploitasi pihak yang dijajah untuk kepentingan komersialnya.


Sumber:

1. “Sejarah Maluku, Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon”, Des Alwi

2. Baca juga http://www.bl.uk/learning/histcitizen/trading/running/eng/rulers.html

3. Gambar Pulau Run courtesy to http://www.panoramio.com/photo/51640281

4. Gambar Kapten James Lancaster & Kapalnya courtesy to http://www.thekingsoftheblog.com/en/babies-and-lemons/

Detik2 Akhir Masa Kolonialisme Belanda di Indonesia

Bertempat di Paleis op de Dam Amsterdam, Belanda, pada tanggal 27 Desember 1949 berlangsung “de formele souvereiniteits-overdracht” dari Belanda, yang diwakili oleh Ratu Juliana, kepada Indonesia, yang diwakili oleh Mohammad Hatta.

Oleh Rosihan Anwar, yang hadir selaku pimpinan redaksi harian Pedoman, digambarkan sedikit suasananya...

Upacara terkesan sangat sederhana jika dikaitkan dengan makna sejarah yang terkandung dalam upacara tersebut yang menandakan berakhirnya suatu era kolonialisme Belanda atas Indonesia. Pakaian yang dikenakan oleh Ratu Juliana dan Pangeran Bernard pun tidak mencolok, sementara Wapres Mohammad Hatta dan perwakilan BFO mengenakan jas colbert biasa berwarna gelap, tidak ada “rokcostuum” (catatan: “rokkostuum” atau “suite”). Pidato2 pun diucapkan dengan nada yang datar.

Saat yang sama di Jakarta, juga dilakukan “bestuur overdracht” (catatan: “government transfer”) dari Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink kepada pemerintah Indonesia di Paleis Koningsplein (kini menjadi Istana Merdeka). Suasananya digambarkan oleh Dr. J.G. De Beus yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dirvo (Directie Verre Oosten) Kemenlu Belanda di Jakarta. Soekarno menolak hadir karena berpegang pada fakta bahwa kemerdekaan Indonesia terjadi pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagai langkah kompromi, Wakil Tinggi Mahkota Belanda akan menyerahkan pemerintahan ke Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku perwakilan Republik Indonesia Serikat (RIS).

Sehari setelah “bestuur overdracht”, Presiden Soekarno akan mengadakan “triomfale intoch” di Jakarta & memasuki Istana Merdeka. Masalah sempat timbul, yaitu apakah wakil2 negara asing akan diundang mengingat keterbatasan akomodasi saat itu. Hotel Des Indes yang pernah mendapat julukan “Mutiara dari Timur” sudah merosot reputasinya. Toh, akhirnya diputuskan tetap mengundang wakil2 dari luar negeri, seperti Pote Sarasih dari Muangthai, seorang Senator dari Pilipina, seorang Menteri dari India, Dubes Pakistan, dll.

Sekira jam 5 sore, masuklah Wakil Tinggi Mahkota Belanda dengan pakaian seragam putih yang didisainnya sendiri beserta Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan seragam Jenderal TNI. Setelah pertemuan dibuka, penandatanganan naskah oleh kedua belah pihak & selanjutnya Lovink mengucapkan pidato terakhirnya. Oleh De Beus, pidato Lovink tidak seperti yang diharapkan saat misalnya “Gettysburg Address” oleh Presiden Abraham Lincoln, atau pidato Jenderal MacArthur di atas kapal “MISSOURI” saat kapitulasi Jepang, atau seperti pidato Multatuli di depan Hoofden van Lebak yang di dalamnya diakui kekurangan2 Belanda. Berbeda dengan pidato Sultan Yogya yang bermartabat dan meninggalkan kesan mendalam bagi para hadirin.

Setelah penyerahan naskah selesai, hadirin pindah ke halaman rumput di depan istana untuk upacara penurunan bendera “rood-wit-blauw” dan menaikkan bendera merah putih, momen yang dinilai menyayat hati orang Belanda. Menurut De Beus semua orang Belanda yang hadir meneteskan air mata. Yang lebih menyakitkan lagi buat orang2 Belanda adalah ketika rakyat Indonesia yang menyaksikan di luar Istana Merdeka, mulai bersiul2 saat bendera Belanda diturunkan namun serempak menyanyikan lagu Indonesia Raya saat bendera merah putih dinaikkan serta bersorak gembira setelahnya.

Setelah upacara selesai, Lovink memeriksa pasukan kehormatan Belanda dan Indonesia, bersalaman dengan perwakilan Belanda & Indonesia, lalu segera menuju mobil yang sudah disiapkan untuk membawanya ke Kemayoran dimana pesawat KLM akan mengantarnya pulang ke Belanda.

Di Kemayoran, setelah menaiki anak tangga paling atas sebelum masuk pintu pesawat, Lovink membalikkan badan dan memberikan salam perpisahan yang terakhir kali. Setelah pintu pesawat ditutup beberapa saat kemudian pesawat lepas landas dan berakhirlah era kolonial bagi Indonesia.


Sumber:

1. "Musim Berganti, Sekilas Sejarah Indonesia 1925 - 1950", H. Rosihan Anwar

2. "Album Perjuangan Kemerdekaan 1945 - 1950, Dari Negara Kesatuan ke Negara Kesatuan", Badan Pimpinan Harian Pusat Korps Cacad Veteran RI

Prof. Dr. Nugroho Notosusanto & Kontroversi Seputar Pancasila

Pada tahun 1981, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto menulis buku kecil yang berjudul "Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara" yang diterbitkan oleh Balai Pustaka.

Menurut Nugroho bahwa penggali2 utama Pancasila berdasarkan urutan kronologisnya adalah Mr. Mohammad Yamin, Prof. Mr. Soepomo dan Soekarno. Hal ini, menurut Nugroho, merujuk ke penjelasan yang diberikan oleh 3 tokoh tersebut masing2 untuk menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI, Dr. Radjiman Wedyodiningrat mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka, yaitu pada tanggal:

- 29 Mei 1945 (Yamin)
- 31 Mei 1945 (Soepomo)
- 1 Juni 1945 (Bung Karno)

Berdasarkan bukti2 & penjelasan yang ditulis di dalam bukunya, Nugroho berkesimpulan bahwa Bung Karno bukanlah orang pertama & satu2nya yang mengajukan suatu konsep mengenai dasar2 Indonesia Merdeka.

Lebih lanjut dinyatakan pula oleh Nugroho bahwa yang lahir pada tanggal 1 Juni 1945 adalah suatu nama "Pancasila". Ini sama artinya Nugroho ingin mengatakan bahwa Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 hanya memberikan nama "Pancasila" tapi bukan orang pertama yang menggali atau mencetuskannya.

Nugroho juga menyatakan bahwa sila ke 2 Pancasila gagasan Soekarno (perikemanusiaan/internasionalisme) mudah diinterpretasikan sebagai internasionalismenya kaum komunis.

Berdasarkan hasil penelitian Nugroho inilah kemudian dalam Penataran2 P4 dan buku2 sejarah resmi pemerintah dimasukkan teori bahwa tanggal 1 Juni bukanlah hari lahirnya Pancasila. Tidak satu pun koleganya sesama sejarawan di masa itu yang mendukung kesimpulan ilmiah Nugroho bahkan mengkritiknya terang2an, sebut saja A. Surjomihardjo, Kuntowijoyo & Onghokham.

Mungkin inilah yang menyebabkan  Nugroho mendapatkan stigma sejarawan abal2 karena kiprahnya yang menonjol & kontroversial dalam penulisan sejarah (versi) orba.

Jika kita merujuk ke buku "Kehormatan Bagi Yang Berhak, Bung Karno Tidak Terlibat G30S/PKI" yang ditulis oleh Manai Sophiaan, di halaman 160 disebutkan bahwa setelah presiden Soekarno digulingkan, dalam pertemuan para Panglima Kodam se-Jawa di Yogyakarta tahun 1967 yang dikenal dengan "Tekad Yogya" muncul ide untuk "de-Sukarnoisasi".

Lalu bagaimana peran Nugroho jika dikaitkan dengan ide "de-Sukarnoisasi" tersebut? Memang belum diketahui dengan pasti apakah ide "de-Sukarnoisasi" tersebut adalah ide Nugroho, tapi yang pasti Nugroho sangat berperan selama periode "de-Sukarnoisasi" di era rezim orba dan salah satu perannya yang sangat menonjol adalah buku "Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara".

Nugroho pun bukan orang pertama yang membuat kontroversi seputar Pancasila, tapi ada orang pertama yang menyatakan hal serupa, yaitu Mr. A.G. Pringgodigdo. Beliau adalah mantan Wedana Purwokerto, Karesidenan Banyumas. Saat BPUPKI dibentuk, Priggodigdo ditunjuk sebagai Wakil Kepala Sekretariat yang melaksanakan tugas sehari-hari Sekretariat BPUPKI.

Pada tahun 1970 Pringgodigdo membuat paper berjudul "Sekitar Pancasila" yang intinya menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 bukanlah hari lahirnya Pancasila melainkan lahirnya pemakaian "Istilah Pancasila". Ini terjadi 2 tahun setelah presiden Soeharto menyampaikan pidato dalam peringatan Hari Lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1968:

"...Pancasila bukan milik seorang, bukan milik sesuatu golongan, bukan sekedar penemuan satu orang, melainkan benar2 mempunyai akar di dalam sejarah & batinnya seluruh rakyat Indonesia"

Salah satu tokoh yang pendapatnya dijadikan tinjauan oleh Priggodigdo adalah Ki Hajar Dewantoro, padahal menurut buku yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantoro tahun 1950 dengan judul "Pancasila" dinyatakan bahwa Bung Karno tidak hanya sekedar penggali Pancasila, tetapi adalah pencipta Pancasila.

Jadi, kekisruhan atau kontroversi seputar siapa penggali atau pencipta Pancasila sebenarnya sudah terjadi sebelum diterbitkannya buku Nugroho Notosusanto.


Sumber:

1. "Dasar-Dasar Negara Indonesia Merdeka Versi Para Pendiri Negara", S. Silalahi, MA.

2. "Kontroversi & Rekonstruksi Sejarah", Slamet Sutrisno

Tony Wen: Pahlawan Asal Bangka Yang Terlupakan

Tony Wen alias Boen Kim to, dilahirkan di Sungai Liat, Bangka, tahun 1911, dari keluarga yang cukup berada. Ayahnya seorang Kepala Parit Bangka Biliton Tin Maatschapij di Belitung. Ia berperawakan ganteng, ramah, penampilannya rapih & tata bahasanya baik mencerminkan orang yang terpelajar.

Setelah mengenyam sekolah dasar di tempat kelahirannya, ia pergi ke Singapura untuk melanjutkan sekolah menengah. Setelah lulus SMA, ia kuliah ke Wu Jiang University, Shanghai, dan setelah itu kuliah Liang Nan University, Guangzhou.

Setelah pulang ke Hindia-Belanda, Wen pernah mengajar menjadi guru olahraga di sekolah Pa Hoa di Jakarta.

Pada masa pendudukan Jepang ia bekerja sebagai jurubahasa di kantor urusan Hoa Kiao (Kakyo Hanbu) salah satu bagian pusat intelijen Jepang (Sambu Beppan). Setelah proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, ia pindah ke Solo dan memimpin organisasi Barisan Pemberontak Tionghoa yang membantu menyediakan logistik bagi para pejuang di Solo dan melakukan barter hasil bumi dari daerah kekuasaan Republik dengan barang-barang di daerah kekuasaan Belanda. Menurut buku “Seratus Tahun Sekolah Pa Hoa (1901 – 2001)” yang ditulis oleh Sam Setyautama, inilah kiprah awal perjuangan Tony Wen. Ia juga terlibat sebagai komandan International Volunteer Brigade (IVB) di sekitar Magelang, Jawa Tengah, yang merupakan pasukan gabungan dari beragam kebangsaan, seperti Filipina, India, dan Tionghoa yang bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Keponakan Tony Wen, Amung Chandra Chen, menambahkan, Wen yang menikahi bibi dari Amung Chandra Chen, memiliki kedekatan khusus dengan Presiden Soekarno. Saat dibuang di Bangka, adalah keluarga Chen yang diminta melayani keperluan Bung Karno, mulai dari kiriman uang, baju, hingga cabut gigi, atas permintaan Tony Wen yang saat itu sedang berjuang di luar Indonesia.

Karena keahliannya saat di di Solo, ia dipercaya oleh Pemerintah RI yang membutuhkan dana perjuangan untuk menjual candu2 mentah yang diproduksi oleh pabrik2 candu milik pemerintah Hindia-Belanda. Kiprah ini dimulai dengan menjual 22 ton candu mentah pada tahun 1948 dari pabrik candu di Salemba di gang Opium.

Untuk diketahui, pada masa2 revolusi perjuangan, Pemerintah Indonesia yang perekonomiannya sekarat memang sangat membutuhkan dana, di antaranya untuk operasional kantor2 perwakilan Indonesia di luar negeri yang dibuka di antaranya di India di India, Singapura, Inggris dan Thailand, pada tahun 1948. Kabinet M. Hatta ketika itu menyetujui usulan Menteri Keuangan saat itu A.A. Maramis, untuk menjual candu ke luar negeri. Koordinator tim yang ditunjuk adalah Mukarto Notowidagdo dengan pelaksana Tony Wen, dibantu oleh Karkono Komajaya dan diawasi oleh Soebeno Sosropoetro.

Wen kemudian menghubungi temannya di Singapura yang memiliki jaringan candu, Lie Kwet Tjien. Operasi itu dilaksanakan tanggal 7 Maret 1948 dengan mengangkut ½ ton candu dari pantai Popoh di selatan Kediri, dengan melintasi pantai selatan Jawa ke Selat Lombok untuk menghindari patroli kapal Belanda, dan tiba di Singapura tanggal 13 Maret 1948.

Operasi lanjutan dilaksanan dengan bantuan Laksamana John Lie, pemilik nama asli Daniel Jahja Dharma, yang menggunakan pesawat amphibi Catalina yang dicarter dan berhasil melakukan 2x kiriman candu sebanyak 4 ton ke Singpura. Tapi kemudian operasi tersebut tercium oleh Belanda yang menyebabkan Tony Wen ditangkap polisi Inggris di Singapura.

Selepas masa penahanan, Wen masuk menjadi anggota PNI pada 1952 dan menjadi anggota DPR sejak 1954 s/d 1956 menggantikan kedudukan drs. Yap Tjwan Bing.

Setelah penyerahan kedaulatanpada 1948, Tony Wen diangkat menjadi anggota Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pada 1950 dan ikut membela kepentingan kesebelasan nasional Indonesia di Asian Games I di New Delhi. Wen juga pernah mengabdi di Kementrian Luar Negeri sebagai Atase Kebudayaan di Australia semasa Menlu Mochtar Kusumaatmadja.

Tony Wen meninggal pada 30 Mei 1963 karena sakit dan jasadnya dimakamkan di pemakaman umum Menteng Pulo. Kini namanya diabadikan sebagai nama salah satu jalan (dulu Jalan Melintas) di kota Pangkal Pinang.


Sumber:

1. "Tionghoa Dalam Sejarah Kemiliteran Sejak Nusantara Sampai Indonesia"

2.  http://www.pahoa.or.id/newsdetail.php?id=292

"Operation MERIAM BEE": Buruknya Sentuhan Akhir Penyelundupan Senjata Terbesar

Dalam postingan saya yang lain sempat disinggung juga mengenai keberhasilan upaya penyelundupan senjata yang dilakukan oleh Laksamana John Lie, (bisa dibaca disini: http://serpihan-sejarah.blogspot.com/2015/02/john-lie-smuggler-with-bible.html), kali ini saya coba olah & ringkas kejadian yang kurang lebih sama.

Postingan kali ini, dituturkan oleh, tanpa bermaksud menihilkan peranan tokoh lainnya, Suryono Darusman, ayah dari Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung RI era Presiden Gus Dur.

Suryono Darusman lahir di Payakumbuh tanggal 17 Agustus 1919. Berawal sebagai anggota misi militer Indonesia di Singapura dan Malaya (1945-1950), kemudian menjadi Kepala Bagian Politik Kantor Indonesia di Singapura. Karirnya berlanjut di lingkungan Departemen Luar Negeri RI sebagai Dubes RI untuk Mexico (1970-1973), Dubes RI untuk Uni Soviet (1973-1976), menjadi Direktur Jenderal Politik Deplu dan Dubes RI untuk Swiss (1979-1982). Beliau meninggal dunia tanggal 15 April 2000 dalam usia hampir 81 tahun.

Menyadari kemungkinan bahwa Belanda akan kembali menjajah negeri tercinta, baik di level pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah berusaha menyiapkan berbagai langkah yang dipandang perlu, termasuk menyelundupkan senjata guna memperkuat Angkatan Perang Republik Indonesia yang dilakukan secara mandiri oleh komando2 militer di Jawa dan Sumatera. Singapura adalah tujuan terdekat misi-misi yang dikirim ke luar negeri.

Modus operandi yang dilakukan saat itu adalah dengan mengirimkan sebuah kapal bermuatan hasil bumi yang berasal dari wilayah komando militer tertentu, biasanya adalah gula dan karet. Hasil penjualan komoditas tadi dibelikan senjata dan dibawa kembali ke wilayah komando asal komoditas tersebut. Salah satu misi itu berangkat dari Pangkalan IV Angkatan Laut RI di Tegal dimana Suryono Darusman Terlibat di dalamnya.

Beberapa hari sebelum Natal tahun 1945, 2 orang sipil yang direkrut oleh Komandan Pangkalan, Suryono Darusman dan R.E. Bajened (REB). Nama yang disebut terakhir adalah warga Indonesia keturunan Arab yang pernah bermukim di Singapura. Misi ini diberangkatkan dari Tegal menggunakan kapal kayu yang diberi nama “SAN GIANG” dengan membawa keluarga masing2 untuk menyamarkan misi. Saat itu terkumpul sekitar 100 ton gula pasir yang dikumpulkan oleh Pangkalan IV AL.

Perjalanan dari Tegal ke Singapura memakan waktu 2 minggu dengan kondisi yang mencemaskan dan membosankan. Setibanya di Singapura, mereka pindah ke sampan kecil menuju Raffles Bay, lalu menuju ke sebuah rumah di Oxley Road, dimana tim ditampung oleh keluarga Mohammad Alkaff, seorang keturunan Arab yang dikenal oleh REB. Setelah berhasil menjual gula pasir, REB mencari koneksi ke makelar2 penjual senjata. Di saat yang sama datang juga warga negara Indonesia lainnya bernama Izak Mahdi, yang diutus oleh Mr. A. Karim, Kepala Bank Negara Indonesia di Yogyakarta, untuk survey pembukaan hubungan dagang dengan Singapura. Izak Mahdi ini kebetulan juga ipar dari Suryono Darusman. Pada bulan Juli 1946 datang juga Kepala Intel AD, Bagdja Nitidiwirya yang diutus dari Mabes AD di Yogyakarta untuk meninjau misi2 yang beroperasi di luar negeri. Mereka bertiga kemudian bergabung untuk melaksanakan misi bersama2.

Tim kemudian berkenalan dengan seorang dokter yang mulanya dipercaya sebagai dokter keluarga tim, namanya dr. Samad. Karena sering bertemu dan bercerita mengenai sikon yang dialami di Indonesia terjalinlah hubungan persahabatan. Karena perasaan serumpun dan bersimpat atas perjuangan rakyat Indonesia, dr. Samad kemudian mengenalkan tim dengan seorang warga Cina-Singapura, Joe Loh, yang diketahui belakangan sebagai mantan pejuang bawah tanah pasukan rahasia Inggris, “Force 136”. Setelah terbangun saling pengertian dan kepercayaan, Joe Loh bersedia bergabung dengan misi Tim.

Dengan memanfaatkan jaringan internasionalnya selama PD2, Joe Loh membeberkan rencana Tim kepada orang2 pemegang kunci di Changi Naval Base yang berhasl diyakinkan untuk membantunya. Izak Mahdi ditugaskan mendampingi Joe Loh dan kerja sama keduanya menghasilkan permulaan usaha yang baik, yaitu deal pembelian senjata tanpa pembayaran uang muka.

Tahap berikutnya adalah mengirimkan senjata ke Tegal dan disini lagi peranan Joe Loh dengan cara meyakinkan seorang nahkoda kapal warga negara asing untuk membawa senjata ke wilayah RI namun dengan imbalan yang sangat tinggi, SGD 30 ribu. Karena keterbatasan dana yang didapat, Joe Loh lagi-lagi mau membantu dengan menggunakan sebagian besar dana pribadinya sebesar SGD 20 ribu, sedangkan sisanya SGD 10 ribu adalah hasil penjualan barang pribadi keluarga Tim.

Misi ini berasal dari nama kapal yang digunakan “MERIAM BEE” berbendera Singapura yang dinahkodai oleh Frazer, warga negara Skotlandia. Adapun Kepala Kamar Mesin warga Polandia, Kovalksi.

Pemuatan senjata dilakukan oleh tawanan2 eks tentara Jepang pada akhir bulan September 1946 dan berlangsung hingga 10 jam. Keberangkatan “MERIAM BEE” dari Naval Base telah diatur oleh orang2 yang tidak dikenal Tim, dengan muatan 1.800 pucuk senapan Lee Enfield, 6 buah meriam anti-aircraft Oerlikon, seragam militer, obat2an, dsb, yang diperkirakan cukup untuk melengkapi satu resimen tentara. Yang ditugaskan untuk ikut mengawal adalah Bagdja Nitidiwiria, Joe Loh dan Suryono Darusman, sementara Izak Mahdi tetap tinggal di Singapura.

Dikisahkan, kapal “MERIAM BEE” berlayar melintasi Bangka-Belitung, kemudian menyusuri perairan Kalimantan. Beberapa kali memang terlihat kapal patroli Belanda tapi tidak sampai terjadi insiden hingga akhirnya kapal berhasil mencapai perairan Tegal pada 5 Oktober 1946. Tim dijemput oleh Mayor (L) Soenar Soerapoetera, didampingi Kapten Langkay dan perwira KKO Ali Sadikin. Malamnya, Suryono diperintahkan mendampingi Joe Loh ke Yogyakarta untuk menghadap Presiden Soekarno, sementara Bagdja melapor ke atasannya, perwira AD di Mabes.

Di Yogyakarta, Suryono dan Joe Loh diantar Kolonel Darwis Djamin menghadap Presiden Soekarno, yang memberikan ucapan selamat atas keberhasilan misi yang dinilai sebagai usaha penyelundupan senjata terbesar sejak revolusi dimulai.

Terhadap Joe Loh sebagai perwakilan dari pihak penjual senjata, Presiden Soekarno menawarkan 3 alternatif pembayarannya: barter dengan gula pasir (ini yang dipilih), barter dengan perhiasan hasil rampasan dari tentara Jepang atau dengan candu yang berasal dari pemerintah Hindia-Belanda.

Namun ternyata buntut perjalanan misi tidak sempurna. Pada masa itu suplai gula ke Singapura sedang masif sehingga stok banyak menumpuk yang menyebabkan harga turun drastis. Penjualan 500 ton yang diharapkan bisa mendapatkan USD 350 ribu terjual jauh di bawah harga. Berbagai upaya dilakukan oleh anggota tim tapi tidak berhasil sementara penjual senjata yang menagih pembayaran sudah mulai hilang kepercayaan. Dalam hal ini reputasi Joe Loh dipertaruhkan. Sikon revolusi memang membuat roda pemerintahan tidak berjalan normal sehingga penanganan ekses misi “MERIAM BEE” tidak cukup jelas. Hal ini membuat kesuksesan yang sempat diraih misi ini lenyap dari ingatan orang.

Adapun Joe Loh mengalami nasib yang memprihatinkan demi mempertaruhkan reputasi pribadinya terhadap rekan2nya yang memasok persenjataan tapi usahanya gagal total. Suryono terakhir kali bertemu Joe Loh pada tahun 1952 dengan lirih ia bilang “Rupanya alam pun ikut memusuhi saya...”. Tak lama kemudian Joe Loh meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan.

Buntut misi “MERIAM BEE” belum selesai, entah apa penyebab pastinya, sebagian salinan dokumen2 rahasia jatuh ke tangan Belanda termasuk kegiatan2 warga Indonesia yang ada di Singapura. Hal ini menyebabkan Suryono dan Bagdja dipanggil Criminal Investigation Department Singapura. Pada saat pemeriksaan, kepada keduanya diperlihatkan salinan dokumen yang berisi laporan aktivitas Tim selama di Singapura sejak tahun 1946. Atas upaya dari Mr. Utoyo Ramelan, Kepala Indonesian Office di Singapura, Suryono dan Bagdja akhirnya berhasil meninggalkan Singapura.


Sumber:

"Memoar Pejuang Republik Indonesia Seputar Jaman Singapura 1945-1950"