Benih-Benih Konflik Militer Jelang Permesta

Pada bulan Januari 1957, KSAD A.H. Nasution melantik Mayor M. Jusuf menjadi Komandan Resimen Infanteri Hasanuddin, Mayor Andi Rivai menjadi Komandan Resimen Infanteri 24 di Pare-Pare & Letkol Andi Mattalatta menjadi Komandan Komando Militer Kota Besar (KMKB) Makassar.

Menurut A.H. Nasution di dalam memoar perjuangannya "Memenuhi Panggilan Tugas", Jilid 4, halaman 18...

"Dengan demikian pada tahun 1957 telah dimulai era Buginisasi tanggung jawab keamanan di Sulawesi Selatan & Tenggara..."

Meski tindakan KSAD cukup meredakan ketidakpuasan perwira2 asal Sulawesi Selatan, namun kesemrawutan komando di Sulawesi Selatan tidak serta merta hilang dengan keberadaan KoDPSST (Komando Daerah Pengamanan Sulawesi Selatan/Tenggara) yang dipimpin oleh Kolonel R. Sudirman & di bawah kendali MBAD bukan di bawah tanggung jawab TT/VII.

Keberadaan KoDPSST juga dinilai membuat TT/VII tidak berwibawa, apalagi dari 21 batalyon infanteri yang bertugas di Sulawesi Selatan, hanya 1 batalyon yang berada di bawah komando TT/VII.

Hal ini membuat para perwira asal Minahasa tidak senang dengan tindakan Mabes TNI di Jakarta, termasuk Letkol H.N.V. Sumual.

Ketidakpuasan militer berkolaborasi dengan ketidakpuasan pemimpin sipil yang akhirnya memicu gelombang protes besar terhadap Pemerintah Pusat yang diwujudkan dengan deklarasi Permesta pada 1 Maret 1957.


Sumber:

1. "Memenuhi Panggilan Tugas", A.H. Nasution, Jilid 4

2. "Jenderal M. Jusuf Panglima Para Prajurit", Atmadji Sumarkidjo